Jakarta, BGNNEWS.CO.ID - Ekonom Universitas Indonesia (UI), Dr Eugenia Mardanugraha mendukung pernyataan Presiden Prabowo soal kemandirian energi berbasis sawit melalui pengembangan biofuel. Kelimpahan sawit inilah yang dapat digunakan sebagai bahan baku pengembangan program B50.
Presiden Prabowo sebelumnya menyebutkan sawit menyimpan potensi sebagai menjadi solusi strategis untuk mengatasi potensi krisis energi global karena bisa diolah menjadi bahan bakar minyak (BBM).
Sawit dapat menjadi solar, bisa jadi bensin juga kita punya teknologinya. Tiap kali saya kasih instruksi B50 atau B60, nanti ada pakar-pakar keekonomian harganya begini, harganya begitu.
“Saya sangat setuju. Kemandirian pangan dan energi lebih utama daripada menjadi negara maju tetapi tergantung dari negara lain. Pertumbuhan ekonomi 8% dapat dikejar setelah tercapai kemandirian pangan dan energi,” kata Dr Eugenia Mardanugraha saat dihubungi wartawan, hari ini.
Eugenia Mardanugraha menjelaskan, bahwa saat ini B40 sudah optimal, Indonesia merupakan negara yang tertinggi menerapkan mandatori biofuelnya. Meskipun masih 60% tergantung pada impor solarnya. Tidak berarti bahwa Indonesia tidak mandiri energi.
“Jadi, kemandirian energi tidak harus dilakukan dengan meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50 persen, 60 persen, dan seterusnya. Melainkan, penghematan energi dan beralih ke listrik juga merupakan langkah kemandirian energi,” tambahnya.
Menurut Eugenia, pemerintah sebaiknya memerhatikan kesiapan pasokan bahan baku sawit untuk biofuel. Caranya dengan peningkatkan produktivitas dari lahan sawit yang sudah ada dan tidak bermasalah.” Karena penambahan lahan dengan kondisi lingkungan seperti saat ini belum bisa dilakukan,” urainya.
Dalam Riset Pranata Universitas Indonesia bahwa kebijakan B50 perlu dijalankan secara fleksibel dan adaptif agar tidak menekan ekspor atau merugikan petani. Kebijakan B50 seharusnya mempertimbangkan kapasitas produksi sawit nasional, daya saing ekspor, serta kesejahteraan petani agar manfaat program ini dapat dirasakan secara menyeluruh.
Indonesia saat ini memproduksi sekitar 48,2 juta ton CPO per tahun atau 54% dari pasokan global. Namun, implementasi B50 diperkirakan membutuhkan sekitar 59 juta ton untuk kebutuhan domestik. Dengan produksi yang hanya naik tipis menjadi 49,5 juta ton tahun depan, pasokan berisiko tidak mencukupi.
Dalam simulasi yang dibuat Pranata UI menunjukkan, program B50 mampu menghemat devisa impor solar hingga Rp 172,35 triliun. Namun kebijakan ini berpotensi menekan ekspor CPO hingga Rp 190,5 triliun, sehingga berdampak kepada surplus perdagangan dan cadangan devisa nasional. (jdi/swi)
