Pekanbaru, BGNNEWS.CO.ID — Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Provinsi Riau menegaskan bahwa agenda Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) yang belakangan berkembang bukan merupakan agenda resmi KAMMI Riau yang independen.
Ketua Umum KAMMI Riau, Febriansyah, mengatakan dinamika terkait Muswillub perlu dilihat secara menyeluruh, terutama menyangkut pihak yang menggagas, mekanisme yang digunakan, dasar konstitusional organisasi, serta kepentingan yang menyertai agenda tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Febriansyah kepada BGNNEWS.CO.ID, Minggu (20/9/2026), saat menanggapi berkembangnya wacana pelaksanaan Muswillub yang mengatasnamakan KAMMI di Riau.
Menurut Febriansyah, terdapat kelompok yang mengatasnamakan KAMMI dan mendorong agenda Muswillub. Ia menyebut kelompok tersebut memiliki kedekatan dengan salah satu partai politik.
“Posisi kami jelas. Muswillub tersebut bukan agenda KAMMI independen. Agenda itu merupakan agenda kelompok yang dalam dinamika politik hari ini memiliki kedekatan atau berada dalam pengaruh salah satu partai politik. Karena itu, tidak tepat apabila kemudian agenda tersebut diposisikan sebagai representasi seluruh KAMMI Riau,” tegas Febriansyah.
Febriansyah menegaskan, persoalan Muswillub tidak semata-mata berkaitan dengan pelaksanaan sebuah forum organisasi, tetapi juga menyangkut prinsip independensi gerakan mahasiswa.
Menurut dia, KAMMI harus tetap memiliki ruang kelembagaan yang independen dalam menentukan sikap, arah gerakan, dan kebijakan organisasi.
“KAMMI tidak boleh ditempatkan sebagai instrumen untuk kepentingan politik praktis pihak tertentu. Organisasi harus memiliki ruang yang independen untuk menentukan arah gerakannya,” ujarnya.
Meski demikian, Febriansyah mengatakan KAMMI tetap menghormati pilihan politik setiap kader sebagai hak pribadi. Menurutnya, pilihan politik individu maupun kelompok tidak semestinya dibawa menjadi kepentingan kelembagaan organisasi.
“Kami menghormati pilihan politik setiap individu. Tetapi organisasi harus tetap independen. Jangan sampai kepentingan politik individu atau kelompok kemudian dibawa masuk dan dipaksakan menjadi kepentingan organisasi,” katanya.
Di tengah berkembangnya informasi mengenai Muswillub, PW KAMMI Riau meminta seluruh kader tidak terburu-buru mengambil sikap hanya berdasarkan informasi atau narasi yang beredar.
Febriansyah menilai kader perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai dasar konstitusional, mandat organisasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam setiap agenda yang mengatasnamakan KAMMI.
Menurutnya, tabayun dan pemahaman terhadap aturan organisasi diperlukan agar dinamika internal tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan organisasi.
“Kalau ada perbedaan pandangan, mari kita selesaikan melalui musyawarah dan mekanisme organisasi. Jangan sampai kepentingan eksternal justru membuat kader terpolarisasi dan soliditas organisasi terganggu,” ujarnya.
PW KAMMI Riau selanjutnya menyerukan kepada seluruh kader, mulai dari tingkat komisariat, daerah, hingga wilayah, untuk menjaga ukhuwah dan soliditas organisasi dalam menghadapi dinamika tersebut.
Kader juga diminta mengedepankan tabayun, konstitusi, independensi, dan kepentingan organisasi dalam menyikapi informasi terkait Muswillub.
Febriansyah meyakini kader di tingkat akar rumput memiliki kedewasaan dalam menyikapi dinamika organisasi dan dapat melihat persoalan secara objektif.
“KAMMI harus tetap menjadi gerakan mahasiswa yang kritis dan independen. Kalau ada agenda politik dari kelompok tertentu, silakan menjadi agenda kelompok tersebut. Tetapi jangan kemudian mengatasnamakannya sebagai agenda seluruh KAMMI,” tegasnya.
Ia menambahkan, energi kader semestinya diarahkan pada agenda yang berkaitan dengan kaderisasi, penguatan gerakan intelektual, advokasi masyarakat, serta kontribusi nyata bagi umat dan bangsa.
“Kita tidak ingin kader terjebak dalam konflik internal yang tidak produktif. Yang harus kita jaga adalah organisasi, kaderisasi, ukhuwah, dan kontribusi KAMMI bagi masyarakat,” pungkas Febriansyah.
PW KAMMI Riau menegaskan bahwa independensi organisasi menjadi salah satu prinsip yang perlu dijaga bersama. Di tengah dinamika mengenai Muswillub, soliditas kader di seluruh tingkatan organisasi dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak menghambat pelaksanaan program dan kerja-kerja organisasi. (ton/bgnnews.co.id)
