Riau, BGNNEWS.CO.ID - Seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan dievaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Terutama yang dinilai tidak memberikan kontribusi optimal dan menjadi beban terhadap keuangan daerah.
Menurut Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, evaluasi ini juga merupakan salah satu program tahun 2026 untuk peningkatan perekonomian di Riau. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan berbagai kajian serta penilaian persoalan yang terjadi pada beberapa BUMD yang dinilai cukup tidak profesional sesuai tujuan yang jadi perhatian serius bagi Pemprov Riau.
''Jadi untuk evaluasi ini, sebelumnya Pemprov Riau sudah melakukan benda bagi hal untuk pengecekan. Dari beberapa yang dilakukan banyak yang harus dilakukan perubahan,'' kata SF Hariyanto saat dihubungi wartawan, Minggu (4/1/2026).
Kata SF Hariyanto, dari beberapa yang dilakukan pengecekan, ada beberapa BUMD yang bahkan tidak menghargai Pemprov Riau sebagai pemegang saham utama. ''Seharusnya BUMD ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi dan sumber pendapatan, bukan sebaliknya,'' tegasnya.
Sedangkan terkait BUMD yang menjadi sorotan Pemprov Riau tersebut, lebih pada PT SPR dan PT PIR, di mana pada dua BUMD ini tidak hanya persoalan pendapatan tapi juga pada struktur organisasi yang tidak menghargai Pemprov dan tidak melibatkan Pemprov Riau dalam menukar kebijakan.
''PT SPR dan PT PIR ini banyak yang harus dilakukan evaluasi, karena seharusnya mampu memberi penambahan bagi daerah. Bukan makin habis dan nambah persoalan. Bahkan di PT PIR, ada juga direksi satu dan ada direksi dua, tapi gak ada pendapatan. SPR Erlangga, belum nampak hasilnya tapi struktur organisasinya makin banyak,'' tegasnya.
Dijelaskan, bahwa berdasarkan penilaian terdapat ketidakseimbangan antara struktur organisasi dan kinerja keuangan, menjadi masalah dasar yang harus segera dibenahi. Penambahan jabatan dan biaya operasional tanpa diiringi capaian pendapatan dinilai tidak sehat bagi keberlanjutan BUMD.
''Masalah inilah yang harus kita selesaikan permasalahannya ke depan. Karena kita inginnya BUMD itu hidup,'' jelasnya.
Plt Gubri juga menekankan pentingnya profesionalisme para direktur BUMD dalam menjalankan amanah. Ia mengingatkan agar pimpinan perusahaan milik daerah lebih fokus pada peningkatan kinerja dan kontribusi keuangan. '
Selain PT SPR dan PT PIR, perhatian khusus juga diarahkan kepada Bank Riau Kepri Syariah (BRKS). Menurutnya, kondisi tata kelola di BRKS saat ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Diterangkan, bahwa BRKS sebelumnya pernah menjadi salah satu BUMD andalan yang mampu menyumbang pendapatan signifikan bagi daerah. Namun, kondisi tersebut kini mengalami penurunan tajam. ''BRKS dulu bisa menghasilkan ratusan miliyar, bahkan sempat 500 miliar pernah. Sekarang cuman 80 miliar,'' terangnya.
Plt Gubri SF Hariyanto mengatakan perlunya evaluasi mendalam terhadap struktur biaya dan belanja operasional di tubuh BRKS. Hal ini sangat perlu dilakukan, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan. ''Kemana BRKS, apa belanja operasionalnya kebesaran atau gimana. Inilah ke depan yang harus kita selesaikan,'' katanya.
Melalui evaluasi menyeluruh ini, Pemprov Riau berharap BUMD dapat kembali berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan daerah. Sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Riau. (jdi/bgnnews)
