Riau, BGNNEWS.CO.ID - DPRD Provinsi Riau akan memanggil sejumlah pihak terkait Kerja Sama Operasi (KSO) perkebunan di Riau pada awal tahun 2026.
Sejumlah KSO yang akan dipanggil di antaranya dari pihak perwakilan KSO, Duta Palma, Agrinas dan lainnya. Pemanggilan akan dilakukan melalui Komisi II DPRD Riau yang membidangi kehutanan.
''Pemanggilan ini dilakukan untuk menelusuri kepemilikan KSO, nilai pajak, serta penguasaan aset berupa pabrik, dan lahan yang telah disita negara,'' kata Sekretaris Ketua Komisi III DPRD Riau sekaligus anggota Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan, Androy Ade Rianda, saat dihubungi wartawan, Jumat (16/1/2026).
Dijelaskan, pemanggilan tersebut penting agar pemerintah daerah dapat mengontrol pengelolaan aset dan potensi pendapatan daerah, termasuk pajak kendaraan dan pajak lainnya.
''Pemanggilan itu untuk mengetahui berapa nilai pajaknya, pabrik mana yang disita, dan siapa pemilik KSO tersebut. Ini penting agar penguasaannya bisa kita kontrol,'' katanya.
Selain itu, DPRD katanya juga akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), khususnya terkait potensi pajak kendaraan dan pajak lain yang melekat pada operasional KSO.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti konflik agraria yang masih terjadi di beberapa titik di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), khususnya pada lahan eks Torganda yang telah disita oleh negara. Hingga saat ini, konflik antara pengelola lahan dan masyarakat sekitar masih berlangsung. (jdi/bgnnews)
