Pekanbaru, BGNNEWS — Presiden Prabowo Subianto turun langsung memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Dalam rapat koordinasi di Posko Aju Provinsi Riau, Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Senin (24/8/2026), Presiden mengapresiasi kerja gabungan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, serta berbagai unsur lainnya yang dinilai berhasil menekan karhutla.
Berdasarkan laporan Kepala Pelaksana BPBD Riau M. Edy Afrizal kepada Presiden, luas lahan yang terbakar di Riau sejak Januari hingga Agustus 2026 mencapai 16.277,50 hektare. Dalam periode yang sama tercatat 10.514 hotspot, dengan 521 titik di antaranya terdeteksi telah menjadi titik kebakaran.
Namun, kondisi terkini menunjukkan penurunan signifikan. Hingga 23 Agustus 2026, masih terdapat tujuh titik api yang tersebar di empat kabupaten, yakni Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar. Sekitar 900 hektare lahan disebut masih dalam kondisi terbakar.
“Dari Januari sampai Agustus, saya kira cukup bagus. Saya ucapkan terima kasih. Yang tujuh titik api ini saya kira segera bisa dipadamkan,” kata Presiden Prabowo mengapresiasi langkah cepat jajaran di Riau dalam mengendalikan kebakaran yang telah terjadi.
Prabowo juga meminta TNI dan Polri terus mengerahkan kekuatan untuk menuntaskan titik api yang masih tersisa. Jika kemampuan daerah tidak mencukupi, ia meminta kebutuhan tambahan segera dilaporkan kepada pemerintah pusat.
Meski kondisi karhutla Riau dinilai semakin terkendali, Presiden mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lengah. Menurutnya, penanganan harus dilakukan sejak titik panas terdeteksi, bukan setelah berkembang menjadi kebakaran.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Tolong masuk ke titik hotspot, segera ambil tindakan dini,” kata Presiden Prabowo memberi arahan.
Arahan tersebut menjadi salah satu penekanan utama dalam rapat. Presiden meminta sekitar 300 titik hotspot yang terdeteksi segera ditindaklanjuti dengan langkah pencegahan, termasuk pembangunan sumber air melalui pengeboran agar tim di lapangan memiliki dukungan air apabila kondisi berkembang menjadi kebakaran.
Langkah tersebut menunjukkan perubahan penekanan penanganan karhutla, dari sekadar pemadaman setelah api muncul menjadi deteksi dini, pencegahan, respons cepat, dan penanganan terpadu.
Untuk memperkuat operasi pemadaman, Presiden juga memerintahkan penambahan dua helikopter water bombing serta pasokan oksigen guna mendukung penanganan karhutla dan mengantisipasi dampak asap terhadap masyarakat.
“Kalian minta tambahan dua helikopter water bombing dan oksigen. Segera kirimkan,” kata Presiden Prabowo dalam rapat tersebut.
Selain dukungan udara, Presiden memastikan kemampuan personel untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat. TNI diminta menyiapkan unsur dengan kemampuan khusus, termasuk penerjun freefall, untuk mendukung operasi di medan yang sulit dijangkau.
Penegakan Hukum terhadap Pelaku dan Korporasi. Penanganan karhutla juga tidak hanya diarahkan pada aspek pemadaman, tetapi mencakup penegakan hukum.
Dalam laporan kepada Presiden, Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan menyampaikan bahwa sepanjang 2026 hingga Agustus terdapat 33 laporan polisi dengan 36 tersangka terkait kasus karhutla, dengan luas area terbakar yang terkait perkara tersebut mencapai sekitar 806,57 hektare. Secara kumulatif sejak 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau melaporkan telah menangani 94 laporan polisi dengan 106 tersangka.
Presiden meminta aparat tidak ragu menindak pihak yang terbukti melakukan pembakaran maupun pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pencegahan kebakaran tetapi tidak menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.
Namun, setiap dugaan keterlibatan korporasi tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan kebakaran di suatu wilayah konsesi tidak serta-merta membuktikan bahwa perusahaan merupakan pelaku pembakaran.
Perusahaan Diminta Perkuat Sistem Pencegahan. Arahan Presiden juga menjadi peringatan bagi perusahaan perkebunan dan pemegang konsesi di Riau untuk memastikan seluruh sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla benar-benar berjalan di lapangan.
Perusahaan perlu memastikan kesiapan personel, patroli, sarana komunikasi, sumber air, pompa, kendaraan pemadam, menara pemantau, pemantauan hotspot, serta mekanisme respons cepat.
Dengan pendekatan deteksi dini yang ditekankan Presiden, perusahaan tidak cukup hanya menunjukkan bahwa fasilitas penanggulangan karhutla tercantum dalam dokumen. Kesiapan tersebut harus dapat dibuktikan secara faktual ketika terjadi hotspot maupun kebakaran.
Dokumentasi kegiatan patroli, pemantauan hotspot, koordinasi dengan aparat, pengerahan personel, penggunaan peralatan, serta tindakan pemadaman juga menjadi bagian penting dalam menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan langkah pencegahan dan penanganan secara serius.
Gambut dan Sumber Air Jadi Perhatian. Kondisi lahan gambut menjadi salah satu faktor penting dalam pengendalian karhutla di Riau. Karena itu, ketersediaan sumber air dan kesiapan infrastruktur pembasahan menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.
Instruksi Presiden untuk membangun sumber air di sekitar titik hotspot menunjukkan bahwa ketersediaan air harus dipersiapkan sebelum kebakaran berkembang. Pendekatan tersebut sekaligus memperkuat prinsip bahwa penanganan karhutla harus dilakukan sedini mungkin.
Riau Dinilai Berhasil, tetapi Operasi Belum Selesai. Presiden Prabowo menilai sinergi berbagai unsur di Riau dalam menangani karhutla patut diapresiasi. Penanganan tersebut melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, BPBD, Basarnas, Manggala Agni, perusahaan, masyarakat, dan relawan.
Namun, apresiasi tersebut bukan berarti operasi telah selesai. Tujuh titik api yang masih tersisa harus segera dituntaskan, sementara seluruh jajaran diminta tetap waspada terhadap munculnya hotspot baru.
Pesan utama Presiden dalam rapat tersebut jelas: jangan menunggu api membesar. Setiap hotspot harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.
Dengan luas area terbakar yang mencapai lebih dari 16 ribu hektare sepanjang Januari–Agustus 2026, pengendalian karhutla Riau masih membutuhkan kewaspadaan dan kerja terpadu. Pemerintah pusat pun menegaskan bahwa keberhasilan penanganan tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi juga dari kemampuan mencegah hotspot berkembang menjadi kebakaran.
Rapat Presiden Prabowo di Pekanbaru pada 24 Agustus 2026 akhirnya menempatkan strategi karhutla pada tiga garis utama: deteksi dini, respons cepat, dan penegakan hukum. Riau dinilai telah menunjukkan kemajuan dalam menekan kebakaran, tetapi operasi belum berakhir hingga seluruh titik api berhasil dikendalikan. (rgr/bgnnews.co.id)
