Kampar, BGNNEWS.CO.ID - Hak anak atas gizi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dikorupsi atau disalahgunakan oleh pihak mana pun.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri saat mengunjungi Nurul Oriana, ibu rumah tangga di Kabupaten Kampar yang viral setelah mendapat intimidasi usai memprotes menu MBG.
''Hak anak atas gizi ini jangan sampai dikorupsi. Paket Rp10 ribu maupun Rp8 ribu tidak boleh disunat lagi. Negara sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk memastikan anak-anak kita mendapatkan gizi yang layak,'' katanya pada wartawan, Senin (29/12/2025).
Dikatakannya, kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk kontrol terhadap pelaksanaan program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar benar-benar tepat sasaran.
Selain memastikan kualitas program MBG, politisi Partai Gerindra ini juga menegaskan bahwa hak anak untuk tetap bersekolah tidak boleh diganggu.
“Anak tidak boleh jadi korban. Hak pendidikan dan hak gizinya wajib dilindungi negara. Tidak boleh ada intimidasi hanya karena orang tua menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan program pemerintah," ujarnya.
Edi Basri menyebutkan, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran terhadap komposisi dan distribusi MBG di lapangan. Ia menilai, kritik masyarakat justru penting agar program tidak melenceng dari tujuan awal.
“MBG ini bukan sekadar bagi-bagi makanan, tapi investasi masa depan anak bangsa. Kalau dikorupsi, yang dirampas itu hak gizi anak-anak,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Edi Basri mengungkapkan bahwa dirinya telah meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Pulau Sarak dan membawa sampel menu MBG sebagai bahan laporan dan evaluasi. (jdi/bgnnews)
